Minta Merdeka, Cewek Papua Buka Baju di HI
warga papua saat berdemo di HI,Kemarin.
Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 09.30 WIB dengan menggunakan atribut bendera bintang kejora di lengan dan kepala. Sesekali mereka berteriak “Merdeka!”. 1 Desember selama ini diperingati sebagai Hari Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Aksi tersebut sempat sempat dorong-dorongan dengan polisi. Polisi mencoba mengambil pengeras suara pendemo. Terjadilah tarik-tarikan dengan pendemo. Kericuhan itu terjadi sekitar 10 menit. Hingga pukul 10.22 WIB, pendemo melanjutkan aksinya dengan tenang lagi. Meski demikian puluhan polisi tetap berjaga-jaga. Lalu lintas sekitar ramai lancar.
Dalam aksinya, pendemo berorasi. “Kami bukan NKRI, kami bintang kejora!” kata salah satu orator.
“Berikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat,” teriak orator lagi.
Dalam aksinya pendemo membawa banner yang berisi antara lain ‘menolak segala bentuk paket UU NKRI di Papua’, ‘menolak pengiriman militer TNI Polri di seluruh Papua’, ‘menolak integrasi Papua lewat Pepera 1969′ dan menolak segala bentuk aturan atau kebijakan yang diatur oleh kolonialis Indonesia di Papua’.
Pendemo mengenakan kaos warna putih berlambang bintang kejora. Di bagian depan kaos terdapat tulisan ‘free west Papua’. Sedangkan di bagian belakang kaos, terdapat tulisan ‘hak menentukan nasib sendiri solusi demokratis bagi Papua’.
Sementara itu, Papua sebagai bagian dari NKRI sendiri sudah final. Dunia internasional mengakui Papua sebagai bagian dari Indonesia yang tak tergoyahkan. Mereka juga menolak tegas paket Otonomi Khusus Plus untuk Papua yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.
RUU Otonomi khusus Papua sebelumnya dianggap bisa menjadi jalan tengah karena memberi ruang yang lebih luas kepada Papua dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.
Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Masud Said, mengatakan revisi otonomi khusus ini merupakan ‘upaya prosedural, konstitusional, dan konsultif’. “(Dibuat) dengan timbal balik komunikasi antara rakyat Papua yang diwakili oleh pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan orang tua di Papua,” katanya.
Masud mengatakan, RUU ini adalah solusi paling baik untuk menyelesaikan masalah Papua, klaim Masud. “Paling bagus melalui undang-undang. Kalau tidak melembaga, kekhawatiran-kekhawatiran akan muncul. Tuntutan apapun disampaikan secara konstitusional akan menjadi sah,” katanya.(RHS)
